Jazirah Indonesia – Peluang investasi Maluku Utara khususnya di Sektor pertanian menjadi isu strategis regional di daerah saat ini.
Berdasarkan tabel analisis input/output Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara yang dipublikasikan pada tahun 2022, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi sektor potensial untuk dikembangkan karena memiliki karakteristik Indeks Daya Penyebaran (IDP)<1 dan indeks Derajat Kepekaan (IDK)>1.
“Dari sisi PDRB, pada tahun 2022 sektor ini menjadi penyumbang terbesar ketiga yaitu 14,65 persen dari total PDRB Maluku Utara,” kata Perwakilan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Achmad Syaiful Mujab, Senin (27/02/2023) kemarin.
Kata Mujab, karakteristik pertanian di Maluku Utara lebih cenderung ke tanaman perkebunan dan sebagian adalah tanaman pangan. Komoditas kelapa menjadi komoditas yang paling banyak dihasilkan dan mencakup di 6 daerah di Maluku Utara seperti Pulau Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, dan Kepulauan Sula.
Mujab menyampaikan, untuk mengembangkan peluang investasi di sektor pertanian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik dalam bentuk fiskal telah berupaya mendukung termasuk melalui pemberian bantuan kepada para petani dan nelayan di Malut.
Saat ini salah satu investor yang hadir untuk menunjang potensi ini adalah PT Gelora Mandiri Membangun (GMM), yang merupakan anak usaha Korindo Grup yang bergerak di Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Halmahera Selatan.
Sisi lain, implementasi program strategis berbasis prioritas nasional bidang ketahanan pangan juga menjadi isu strategis di Maluku Utara.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, indeks Ketahanan Pangan (IKP) Maluku Utara Tahun 2022 tercatat sebesar 590,58 poin atau menurun 3,54 poin dari tahun 2020 dan menempati peringkat ke-31 dari 34 seluruh Provinsi di indonesia.
“Untuk mendukung prioritas nasional ketahanan pangan, ada alokasi belanja Kementerian/Lembaga yang tersedia sebesar Rp 100,48 miliar yang tersebar di Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kememenan PUPR. Sedangkan pada belania Transfer ke Daerah dan Dana Desa atau TKDD, juga disediakan alokasi sebesar Rp 292,27 miliar pada DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa,” papar Mujab.
Meski demikian, untuk mewujudkan ketahanan pangan di Maluku Utara, pemerintah mengalami kendala terutama pada ketersediaan pangan karena mendominasinya stok bahan pangan dari daerah lain di luar Maluku Utara termasuk kendala teknis seperti alokasi anggaran, rendahnya realisasi belanja, hingga keterbatasan SDM pengelola keuangan.
“Untuk mewujudkan ketahanan pangan Maluku Utara yang kuat, maka perlu di dorong Dinas Pertanian guna melakukan asistensi/ dan pembinaan kepada para petani. Selain itu, diperlukan adanya koordinasi dengan para investor lain di bidang pertanian untuk membantu mengembangkan sektor pertanian, khususnya pada produksi tanaman pangan, serta perlu adanya pemetaan anggaran yang merupakan prioritas untuk dilaksanakan,” pungkas Mujab.
Komentar