Jazirah Indonesia – Pemerintah Provinsi Maluku Utara berencana akan memangkas kegiatan yang tidak penting diseluruh OPD.
Tujuan dari pemangkasan tersebut agar anggaran dari kegiatan yang tak penting itu dialihkan untuk bisa membayar utang sebesar Rp 900 milar lebih.
Jika rencana pemangkasan ini terwujud, sudah pasti kegiatan Pokir anggota DPRD Malut juga pasti menjadi sasaran. Pemerintah berdalih, pemangkasan ini penting agar menghemat keuangan daerah sehingga bisa menutupi utang-utang tersebut.
Mengenaai dengan rencana pemangkasan ini, anggota DPRD Maluku Utara dari Fraksi Demokrat Jasmin Rainu angkat bicara.
Menurutnya, penghematan anggaran itu memang penting dilakukan diseluruh OPD, tapi jangan sampai penghematan ini menyasar pada kegiatan Pokir anggota DPRD.
“Pokir kita itu hanya 3 persen dari APBD tahun 2023, sehingga kami berharap kalau bisa jangan dipangkas karena itu merupakan aspirasi dari masyarakat,” ungkap Jasmin, Kamis (13/7/2023).
Kata dia, aspirasi yang ditampung DPRD itu salah satunya merupakan janji gubernur yang tidak ditunaikan pada saat kampanye. “Sehingga dengan aspirasi itu sekaligus kita menutupi janji gubernur yang belum ditunaikan,” sentilnya.
Jasmin lantas menegaskan akan mati-matian memperjuangkan aspirasi warga melalui kegiatan-kegiatan Pokir terlebih untuk daerah pemilihannya dan meyakinkan daerah tidak mengalami kerugian.
“Saya akan perjuangkan sampai mati. Untuk itu, kami sangat berharab agar pokir-pokir itu jangan sampai masuk pada efisiensi yang akan dilakukan pada beberapa hari kedepan oleh Pemprov,” harapnya.
Selain itu, dirinya juga mengingatkan agar Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) dan Pokja agar tidak mengganti Pokir anggota DPRD dengan pihak rekanan lain. Sebab, ada kasus sebelumnya, ada proyek Pemprov yang mangkrak akibat dari praktik semacam ini.
“Contohnya salah satu proyek pembangunan gedung sekolah di Desa Bobisingo, Galela, Halmahera Utara, yang kini mangkrak, anggarannya kurang lebih Rp 400 juta. Berdasarkan hasil audit, BPK menemukan kerugian dari proyek tersebut kurang lebih setengah dari pagu anggaran, makanya kami tidak mau hal seperti itu terjadi,” singgungnya.
Komentar