Jazirah Indonesia, Weda – Penjabat Bupati Halmahera (Halteng), Ikram M. Sangadji (IMS) menargetkan pada tahun 2023 ini angka kemiskinan turun 6 atau 8 persen, dari tahun sebelumnya yakni 12 persen.
Sesuai data BPS yang dirilis di awal tahun 2023, jumlah penduduk miskin Kabupaten Halteng tercatat sebesar 12 persen atau urutan ke dua di wilayah provinsi Maluku Utara.
Kepala Bappelitbangda Halteng Salim Kamaluddin mengatakan, untuk menekan angka kemiskinan ini, IMS membentuk tim lintas sektor dari OPD beserta staf melakukan pendataan langsung di desa.
“Jadi sebanyak 134 orang yang turun melakukan pendataan langsung di masyarakat,” katanya.
Salim bilang, IMS juga berencana mengambil langkah Extraordinary (luar biasa) untuk membahas strategi penanganan kemiskinan di Kabupaten Halmahera Tengah.
“Persoalan pengentasan kemiskinan itu tidak bisa hanya membebankan anggaran, maka harus ada langkah extraordinary (luar biasa) yang datanya dari tim ini,” ujarnya.
Olehnya lanjut Salim, kebijakan dalam bentuk program kegiatan tepat sasaran, secara spesifik program yang ditargetkan adalah kebutuhan dasar masyarakat berupa ketersediaan rumah, air minum, kebutuhan pangan, serta kesehatan dan pendidikan.
“Kemudian peningkatan pendapatan perkapita masyarakat yang perlu di tingkatkan,” ucapnya.
Menurut Salim, IMS juga berpesan kepada tim lintas sektor agar dapat merumuskan langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah dengan melihat variabel-variabel penyebab kemiskinan kurang lebih 14 agar di tuangkan dalam rencana kerja OPD pada APBD-P tahun 2023.
Pj Bupati juga mendorong pengembangan kebutuhan ketersediaan rumah layak huni, pelayanan kesehatan gratis, kualitas mutu pendidikan yang secara langsung berpengaruh terhadap IPM, peningkatan pendapatan.
“Begitu berbicara penuntasan kemiskinan tidak bisa hanya pada satu variabel, tidak hanya masalah sekolah, tidak hanya kesehatan, ini harus dikolaborasikan, masih banyak variabel lain yang harus di analisa dan di evaluasi sesuai kriteria BPS,” tuturnya.
Salim mencontohkan permasalahan pengangguran yang diharapkan dapat ditekan melalui kerja sama tim lintas sektor dengan cara melihat beberapa potensi lapangan pekerjaan.
Hal itu seperti memaksimal potensi sumber daya alam bidang pertanian dan perikanan, maupun penguatan kapasitas pemberdayaan masyarakat bidang usaha kecil dan menengah.
Iya juga menjelaskan, terdapat langkah lainnya yang mampu menekan angka pengangguran di Halmahera tengah, yakni melalui peran tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“IMS juga mempersilahkan OPD berinovasi. Misalnya bantuan untuk pelaku UMKM, jangan yang dikasih adalah mereka yang sudah mampu menjadi tambah mampu, bukan orang yang yang masih lemah dalam pengembangan usahanya artinya agar kita menggunakan pendekatan data dan keadilan agar masyarakat punya pendapatan,” pungkasnya.
Komentar