Jazirah Indonesia – Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Provinsi Maluku Utara pada tahun 2024 meningkat sebesar 5, 87 persen atau sebesar Rp 17,86 triliun dibanding dengan tahun sebelumnya.
Jumlah tersebut terdiri dari alokasi untuk belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sebesar Rp 5,36 triliun yang tersebar pada 40 K/L dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 12,50 triliun untuk 11 pemerintah provinsi, kabupaten/kota.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara Tunas Agung Jiwa Brata mengatakan, alokasi belanja K/L yang meningkat sebesar 6,76 persen (yoy) pada tahun 2024 diarahkan untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia, penuntasan infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, reformasi birokrasi dan aparatur negara, serta pelaksanaan Pemilu dan dukungan untuk Pilkada.
“Sedangkan alokasi TKD yang mengalami peningkatan sebesar 5,49 persen digunakan untuk mendukung pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, peningkatan investasi, dan peningkatan kualitas belanja daerah,” kata Tunas Agung, Kamis (14/12/2023).
Tunas menyampaikan, penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah diperlukan dalam mengawal APBN tahun anggaran 2024 untuk menghasilkan belanja yang lebih berkualitas (spending better).
“Melalui belanja berkualitas, APBN diharapkan turut menggerakkan kehidupan ekonomi masyarakat dan memberi dampak ikutan (multiplier effect) secara lebih besar pada kegiatan perekonomian, sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Maluku Utara,” ucapnya.
Ia menyebutkan, strategi pembangunan ekonomi dan fiskal Maluku Utara dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi pilar utama yang kuat bagi masa depan Maluku Utara.
“Isu kualitas pendidikan, akses layanan kesehatan hingga pembangunan infrastruktur masih perlu diperhatikan. Dengan kebijakan fiskal yang memadai, kita dapat meningkatkan fasilitas pendidikan, perluasan akses layanan kesehatan, hingga keberlanjutan pembangunan infrastruktur,” ujar Tunas.
Oleh karena itu, pembangunan dan pengembangan sekolah unggulan perlu digagas sebagai terobosan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang akan menopang pembangunan manusia Maluku Utara secara berkelanjutan.
“Adanya komitmen bersama dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan pendidikan di sekolah unggulan, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang kuat dan berdaya saing tinggi, yang pada akhirnya akan menjadi pendorong utama kemajuan Maluku Utara,” pungkasnya.
