Jazirah Indonesia – Capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Tidore Kepulauan yang mencapai 100,3 persen atau mencakup 122.652 jiwa mengantarkan pemerintah Kota Tidore Kepulauan diganjar penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari pemerintah pusat.
Penghargaan tersebut mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam memperluas akses jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus menandai terpenuhinya indikator UHC sebagai bagian dari penguatan sistem pelayanan kesehatan daerah.
Secara administratif, capaian ini menempatkan Tidore Kepulauan sebagai salah satu daerah dengan tingkat inklusivitas jaminan kesehatan yang sangat tinggi.
Prestasi ini menuai apresiasi dari berbagai kalangan,, salah satunya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB menilai, keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata bahwa Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, telah merealisasikan janji politiknya di sektor pelayanan kesehatan.
Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPC PKB Tidore Kepulauan, Muhammad Julham, menyatakan bahwa komitmen Wali Kota Muhammad Sinen terhadap jaminan kesehatan masyarakat tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi diwujudkan melalui kebijakan konkret sejak awal masa kepemimpinannya.
“Ini adalah komitmen yang patut diapresiasi. Seorang pemimpin dinilai dari kinerjanya. Apa yang disampaikan kepada publik, itulah yang dikerjakan. Dan Muhammad Sinen telah membuktikan hal tersebut,” ujar Julham, Rabu (28/1/2026).
Menurut Julham, keberhasilan meraih UHC merupakan langkah strategis yang sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
Terlebih, kebijakan tersebut mampu dieksekusi dalam waktu relatif singkat, meskipun usia pemerintahan saat ini masih tergolong muda.
Meski demikian, Julham mengingatkan agar capaian tersebut diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di lapangan.
Ia menilai, dukungan internal pemerintah daerah, khususnya instansi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan kebijakan UHC.
“Komitmen pemerintah daerah jangan hanya berhenti pada pemenuhan administrasi kepesertaan JKN. Yang jauh lebih penting adalah pelayanan kesehatan yang cepat, ramah, dan berorientasi pada kebutuhan pasien,” tegasnya.
Ia menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait pelayanan yang dinilai berbelit, terutama dalam urusan administrasi saat berobat. Padahal, menurutnya, pelayanan kesehatan seharusnya menjadi prioritas utama.
“Sering kali warga yang datang berobat justru dipersulit dengan urusan administrasi. Ini harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Julham pun mendorong Direktur Rumah Sakit dan para Kepala UPT Puskesmas di Kota Tidore Kepulauan untuk melakukan pembenahan menyeluruh di instansi masing-masing, khususnya pada pelayanan dasar.
Ia mencontohkan, Rumah Sakit Tidore masih membutuhkan perbaikan di sejumlah aspek yang dinilai belum optimal, mulai dari ketersediaan sumber daya manusia (SDM), fasilitas pendukung, hingga sarana penunjang pelayanan kesehatan.
“Direktur Rumah Sakit Tidore saat ini masih baru. Harapannya ada terobosan dan inovasi nyata. SDM harus diperkuat, fasilitas dibenahi, dan kesejahteraan tenaga medis juga perlu diperhatikan. Jika tidak ada perubahan, kondisinya akan tetap sama seperti sebelumnya. Ini juga berlaku bagi pimpinan UPT lainnya,” pungkasnya.
