Jazirah Indonesia – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) melalui Dinas Pertanian (Distan) telah mengidentifikasi calon petani calon lahan (CPCL) yang langsung diidentifikasi oleh petugas di beberapa titik di 10 Kabupaten/Kota.
Identifikasi CPCL ini guna mendukung program 100 hari kerja pemerintahan Sherly-Sarbin, yang fokus pada pengembangan sektor pertanian pangan lokal. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk mencapai swasembada pangan di wilayah tersebut.
Plt Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, Asrul Gailea, menyampaikan, untuk tahun 2025, pengembangan difokuskan di daerah-daerah seperti Kota Ternate, Sofifi-Oba (Tidore Kepulauan), Halmahera Utara, Halmahera Barat, Kepulauan Sula, dan Pulau Morotai.
Dijelaskan, untuk saat ini data CPCL yang sudah terdaftar berasal dari dua kota yaitu Kota Tidore Kepulauan dan Kota. Menurut data dari Badan Penyuluh Pertanian (BPP), total CPCL di Kota Ternate terdiri dari 86 orang di Ternate Utara, 246 di Ternate Barat, 24 di Ternate Selatan, 78 di Pulau Ternate, dan 16 di Ternate Tengah.
“Sementara di Kota Tidore Kepulauan, jumlah CPCL menurut BPP Tidore adalah 25 orang di Tidore Timur, 25 di Tidore Selatan, 19 di Tidore Utara, dan 21 di Oba Utara, serta 146 di Oba Tengah. Total CPCL yang terdata mencapai 709 orang dengan luas lahan baru yang akan dikelola sebesar 168,889 hektar,” papar Asrul, dikutip dari Haliyora.id, Senin, 5 Mei 2025.
Asrul mengungkapkan, sebagai bagian dari program ini, terdapat sepuluh komoditas tanaman pangan hortikultura yang akan dikembangkan dalam 100 hari kerja untuk 1.000 petani dan 1.000 lahan. “Kami akan mengembangkan sepuluh jenis tanaman hortikultura yaitu tomat, cabai rawit, cabai keriting, bawang merah, jagung pangan, kangkung, bayam, terong, kacang panjang, dan buncis,” tambahnya.
Ia mengingatkan bahwa pertanian tidak hanya berfokus pada produksi tanaman. Pembangunan infrastruktur juga sangat penting untuk mendukung pertanian, khususnya jalan tani dan irigasi. Pada tahun 2025, panjang jalan tani di Maluku Utara tercatat mencapai 15 kilometer.
“Oleh karena itu, diperlukan pembangunan tambahan jalan tani sepanjang 50 kilometer yang akan tersebar di Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Pulau Morotai, Kepulauan Sula, dan Halmahera Timur sebagai penunjang bagi perkembangan tanaman pangan hortikultura,” kata Asrul memungkas.
