Jazirah Indonesia – Anggota DPR RI Fraksi Golkar Alien Mus mengatakan, pengelolaan sektor kelautan dan perikanan dikatakan belum optimal, ini dapat dideteksi dari alokasi anggaran.
Luas laut dikatakannya sangat besar, namun alokasi anggaran untuk daerah Kota Tidore Kepulauan masih sangat kecil dan seharusnya bisa didorong untuk lebih besar.
Hal ini disampaikan Alien saat kegiatan Pembinaan Sosialisasi Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Dalam Pengawasan SDKP Melalui Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat Tahun 2022 di Kota Tidore, berlangsung secara Virtual melalui zoom meeting Rabu (2/11/2022).
Penyampaian Alien dalam kegiatan ini merupakan agenda penyampaian aspirasi Fraksi Golkar DPR RI yang dirangkaikan pada kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi POKMASWAS.
Kegiatan tersebut diikuti 50 peserta dari beberapa desa yakni, Desa Mare Gam, Desa Mare Kofo dan Para penjual ikan Pasar Sarimalaha.
Alien Mus mengatakan, Instansi pengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) dan instansi penegak hukum terkait laut juga masih memiliki keterbatasan, sehingga butuh dukungan seperti peserta yang dihasil dari kegiatan ini.
“SDKP dan instansi penegak hukum di laut lainnya segala keterbatasan manusia dan sarana prasarana tidak bisa mengkaver seluruh perairan, perlu didukung dari masyarakat terutama peserta sosialisasi ini”, kata Alien.
“Semoga selama saya menjadi anggota DPR RI memberikan manfaat bagi masyarakat Maluku Utara lebih khususnya Kota Tidore Kepulauan ” tambahnya,
Terkait Alokasi anggaran di sektor ini, sebelumnya pada Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta pada Agus 2022 lalu, selain kepada Menteri Pertanian, Alien meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan anggaran dalam APBN di tahun-tahun mendatang.
Alien sampaikan kepada KLHK, berdasarkan anggaran tahun 2022, dirinya berharap ini menjadi atensi perubahan pola pikir, untuk penentuan anggaran ke depannya sehingga menjadi fokus untuk program yang ditentukan.
“Juga untuk KKP, saya berharap ada Ditjen-Ditjen yang perlu diberikan satu perhatian khusus. Misalkan Ditjen Tangkap, Ditjen PSDKP, Ditjen Budidaya, terus dengan Ditjen Daya Saing, ini butuh perhatian yang khusus dan juga, kalau bisa ada anggarannya lah,” pungkasnya.
Di sisi lain, Alien mengaku miris melihat Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kementerian ini masih rendah.
Hal itu disampaikannya tercermin dari laporan anggaran tahun 2021. Terlebih pada 2021 yang kemudian disahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tarif dan Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada KKP.
Komentar