Jazirah Indonesia – Proyeksi pendapatan daerah Kota Tidore Kepulauan tahun 2023 ditargetkan mencapai Rp 1.020.179.807.374. Target tersebut meningkat Rp 130.322.515.000 atau naik 12,7 persen dibandingkan tahun 2022.
Target itu tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2023 yang disampaikan Wali Kota Tidore Kepulauan, Ali Ibrahim saat rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2023 di gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Jumat (14/10/2022) pekan kemarin.
Dalam RAPBD 2023, pendapatan itu disebutkan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 65.195.366.374 atau naik sebesar 4,3% dibandingkan PAD Tahun 2022.
Sementara itu, pendapatan lain yang bersumber dari dana transfer diproyeksikan sebesar Rp 954.984.441.000 atau naik sebesar 13,3% dari Tahun 2022.
Adapun rancangan belanja daerah pada 2023 sebesar Rp 1.026.179.807.374. Target belanja ini naik sebesar 3,26% dari belanja tahun anggaran 2022.
Ali Ibrahim menyampaikan, belanja tersebut digunakan untuk membiayai belanja operasional sebesar 68,31%, belanja modal sebesar 21,06%, belanja tidak terduga sebesar 0,49% dan belanja transfer bantuan keuangan sebesar 10,14%.
Dalam perumusan RAPBD Tahun 2023 kata Ali, tentu sangat mempertimbangkan kondisi-kondisi kekinian daerah, dimana prioritas pemulihan ekonomi dan tingginya inflasi.
Selain itu juga kata Ali, untuk mewujudkan kondisi keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan, maka perumusan kebijakan fiskal di tahun 2023 harus mengakomodir berbagai kebutuhan dan merumuskan APBD yang realistis, kredibel, dan fleksibel.
“Kita juga harus mempertimbangkan harmonisasi dan keseimbangan antara prioritas pembangunan dengan upaya pemenuhan pelayanan publik,” katanya.
“Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah yang transparan, partisipatif dan akuntabel yang dapat memulihkan kepercayaan warga masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang baik,” tambahnya.
Ali menyampaikan, kebijakan pemerintah pada tahun 2023 masih fokus pada peningkatan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik dan pemulihan ekonomi serta penanganan inflasi.
“Hal ini supaya menjadi perhatian kita bersama, sehingga perwujudan visi-misi pemerintah dapat berjalan dengan bai sesuai yang kita harapkan,” imbuhnya.
Komentar