Jazirah Indonesia – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp 3,748 triliun, menurun dibanding APBD tahun 2023 yang sebesar Rp 3,9 triliun.
Wakil Gubernur Maluku Utara, M. Al Yasin Ali, dalam pidato pengantar KUA-PPS APBD tahun 2024 di gedung DPRD, Jumat (4/8/2023), mengingatkan dengan keterbatasan pendanaan yang ada, maka penggunaan prinsip efisiensi dan efektifitas dalam merespon berbagai usulan program/kegiatan yang disampaikan perangkat daerah tetap harus dilakukan.
Selain itu, pembangunan daerah tahun 2024, disinergikan dengan kebijakan pemerintah pusat yang relevan dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, yakni Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Menurut Yasin, Hal ini relevan dengan Rencana Kerja Pemprov Malut tahun 2024 yaitu, Mewujudkan Penciptaan Daya Saing dan Kesejahteraan Secara Berkelanjutan.
Adapun proyeksi KUA– PPAS tahun anggaran 2024 diprioritaskan untuk pembangunan daerah tahun 2024 sebagai penjabaran dari visi Maluku Utara Sejahtera.
“Prioritas satu peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dan penanggulangn kemiskinan. Kedua, memajukan kebudayaan daerah dan pemperkuat harmoni sosial. Ketiga, memperkuat infrastruktur wilayah dan menjamin elayanan dasar. Keempat, mengembangkan wilayah dan menjamin pemerataan. Kelima, memperkuat kualitas transformasi sosial dan pertumbuhan ekonomi. Keenam, membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana, dan ketujuh, mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah,” papar Al Yasin.
Mantan Bupati Halmahera Tengah (Halteng) dua periode itu juga menyampaikan, proyeksi indikator makro membangunan Maluku Utara tahun 2024, misalnya pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan pada angka 70,11 poin, dibanding tahun 2023 yaitu 69,72 poin persen, sedangkan Tingkat Kemiskinan ditargetkan sebesar 6,19 persen dibanding tahun 2023 sebesar 6,25 persen.
Untuk tingkat Pengangguran Terbuka (TP) tahun 2024 diproyeksikan sebesar 3,96 persen, dibanding tahun 2023 yaitu 4,62 persen, sementara Laju Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar 15,00 persen dibanding tahun 2023 sebesar 12,60 persen.
Selain itu, Pendapatan Perkapita tahun 2024, Pemprov Malut memproyeksikan sebesar Rp 33,10 juta dibanding tahun 2023 sebesar Rp 30,74 juta. Kemudian Indeks Rasio Gini (IRG) ditargetkan turun pada angka 0,278 persen dibanding tahun 2023 0,285 persen, sementara Laju inflasi tahunan diperkirakan 2,25 persen.
“KUA-PPAS tahun 2024 meliputi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, yang secara dapat diuraikan sebagai berikut, Pendapatan Daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah secara optimal, maka pendapatan daerah tahun anggaran 2024 dirancang sebesar 3,748 triliun lebih,” kata Wagub Al Yasin Ali.
Pada komponen Belanja Daerah, lanjutnya, kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk membiayai prioritas daerah serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap Perangkat Daerah, maka untuk tahun Anggaran 2024, Belanja Daerah dirancang sebesar 3,755 triliun Lebih dibanding tahun 2023 sebesar Rp 3,8 triliun lebih. Dengan demikian, terjadi Defisit sebesar Rp 7 miliar.
Pada komponen penerimaan pembiayaan daerah berupa SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp 10 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 3 miliar, dan Pembiayaan Netto sebesar Rp 7 miliar, serta SiLPA tahun berkenan sebesar nol rupiah.
“Diharapkan Rancangan KUA-PPAS tahun 2024 ini agar dapat dikaji, dibahas, dan disepakati untuk Pidato Penyampaian KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2024 dan selanjutnya dapat dijadikan dokumen dan acuan kita bersama. Saya berharap agar tahapan selanjutnya dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan,” imbuhnya.






![Penyerahan dokumen nota keuanagan oleh Walikta Tidore Kepulauan, Ali Ibrahim ke Ketua DPRD Kota Tidore, Achmad Ishak [foto.istimewah]](https://jazirah.id/wp-content/uploads/2021/11/11-300x178.jpg)
![Ketua KPK Firli Bahuri. [Instagram-@official.kpk]](https://jazirah.id/wp-content/uploads/2021/11/2-300x178.jpg)



Komentar